Hadiri Mukernas I BMPS 2026 di Bali, Ketua MPP Al Irsyad Dorong Sinergitas Program Pemerintah dengan Pendidikan Swasta
DENPASAR — Ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran (MPP) Pimpinan Pusat (PP) Al Irsyad Al Islamiyyah, Ustaz Dr. Nandi Mulyadi, M.Pd., hadir secara aktif dalam rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Tahun 2026. Perhelatan akbar tingkat nasional ini diselenggarakan di HARRIS Hotel & Convention, Denpasar, Bali, pada 11–13 November 2026, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BMPS ke-55.
Mengusung tema besar “Meneguhkan Komitmen BMPS untuk Pendidikan Bermutu, Merata, dan Berkeadilan”, Mukernas I BMPS 2026 menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kebijakan organisasi, merumuskan Rencana Program Operasional (RPO), serta membahas berbagai persoalan krusial pendidikan swasta di Indonesia.
Harapan Strategis dan Kutipan Ketua MPP
Di sela-sela jalannya persidangan Mukernas, Ustaz Dr. Nandi Mulyadi, M.Pd. menyampaikan pandangan serta harapan mendasarnya agar keberadaan lembaga pendidikan swasta mendapat perhatian yang selaras dari pemerintah. Beliau menegaskan pentingnya mensinergikan keberpihakan program pemerintah dengan lembaga pendidikan swasta demi kemajuan bersama.
“Kehadiran kita di Mukernas BMPS 2026 ini bukan sekadar konsolidasi organisasi, melainkan momentum penting untuk memastikan adanya keberpihakan dan sinergi yang nyata antara program-program strategis pemerintah dengan eksistensi lembaga pendidikan swasta di Indonesia,” ungkap Ustaz Dr. Nandi Mulyadi, M.Pd.
Lebih lanjut, beliau merinci tiga poin krusial yang harus menjadi fokus perhatian bersama ke depan:
- Revitalisasi: Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola institusi pendidikan swasta agar senantiasa adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan dunia pendidikan modern.
- SNT (Sekolah Nasional Terintegrasi): Mendorong kejelasan status, pelibatan yang adil, serta tindak lanjut yang transparan bagi sekolah swasta dalam kerangka kebijakan nasional yang dicanangkan pemerintah.
- P3K: Memperhatikan secara serius nasib, formasi, serta regulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang adil dan merata, agar ekosistem tenaga pendidik di sekolah swasta tetap terjaga kesejahteraannya tanpa menimbulkan ketimpangan.
Komitmen BMPS Mengawal Mutu Pendidikan
Kehadiran pimpinan MPP PP Al Irsyad Al Islamiyyah dalam forum nasional ini menegaskan komitmen kuat unsur penyelenggara pendidikan swasta untuk terus bersinergi, baik dengan sesama badan hukum pengelola pendidikan maupun sebagai mitra strategis pemerintah.
Melalui rekomendasi dan rumusan hasil Mukernas I BMPS 2026 di Bali, diharapkan terbangun kebijakan pendidikan nasional yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta pengakuan yang setara antara satuan pendidikan negeri dan swasta demi mencerdaskan kehidupan bangsa.
